SELAMAT DATANG DI BLOG KORPRI TNI AL...UNTUK REKAN-REKAN PNS TNI AL DIMANAPUN BERADA DAN BERTUGAS TETAP SEMANGAT BERKARYA DAN MENGABDI DEMI KEJAYAAN NKRI .... BHINEKA KARYA ABDI NEGARA JALESVEVA JAYA MAHE ....

Jumat, 25 Maret 2016

Waaspers Panglima TNI Membuka Rapat Koordinasi VIII dan Musyawarah Korpri TNI tahun 2016

Sabtu, 26 Maret 2016   11:34:03
Waaspers Panglima TNI Brigjen TNI A. Yuliarto membuka Rapat Koordinasi VIII dan Musyawarah Korpri TNI tahun 2016 yang diikuti oleh 130 peserta dari  DPK Korpri TNI, DPK Unit Angkatan dan Perwakilan dari Korpri Provinsi Seluruh Indonesia. Rakor berlangsung dari tanggal 22-24 Maret 2016  di Satdiklat Pers TNI, Jati Makmur, Bekasi, Jawa Barat.

Sabtu, 26 Maret 2016   11:34:03


KBRN, Bekasi : Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI  Marsda TNI Bambang Samoedro, S.Sos., M.M selaku Pembina Harian Dewan Pengurus Korpri (DPK) TNI diwakili oleh Wakil Asisten Personel (Waaspers) Panglima TNI Brigjen TNI Achmad Yuliarto membuka Rapat Koordinasi VIII dan Musyawarah Korpri TNI tahun 2016, di Satdiklat PNS Mabes TNI, Jalan Raya Jatimakmur Pondok Gede, Bekasi, Rabu (23/3/2016).
Rakor Korpri TNI Tahun 2016 yang diikuti 130 peserta, terdiri dari 20 personel DPK TNI, 20 personel DPK Unit Mabes TNI, 20 personel DPK Unit TNI AD, 20 personel DPK Unit TNI AL, 20 personel DPK Unit TNI AU, dan 30 personel perwakilan DPKUnit Propinsidilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan tema Korpri TNI Bertekat Meningkatkan Profesionalisme Dan Kompetensi Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok TNI Untuk Keutuhan NKRI.
Rakor Korpri merupakan kegiatan dalam rangka melakukan konsolidasi organisasi, tukar menukar informasi serta evaluasi dalam rangka menyamakan persepsi untuk pencapaian keselarasan, keterpaduan gerak langkah kegiatan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi khususnya dalam mendukung tugas pokok TNI.
Aspers Panglima TNI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Waaspers Panglima TNI menyampaikan bahwa, tema Rakor Korpri tersebut mempunyai makna yang sangat dalam dan strategis dalam pelaksanaan tugas Korpri TNI sebagai salah satu komponen dalam mendukung pencapaian tugas-tugas organisasi.
Menurut Aspers Panglima TNI, salah satu peran strategis tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan sebagai ujung tombak, memiliki efektifitas kinerja dan kompetensi yang profesional, disiplin, handal dan dapat dibanggakan organisasi.
“Peran strategis dapat terlaksana melalui tata kelola kerja yang baik, guna mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) secara profesional, disiplin, dan bermoral”, ujarnya.
Lebih lanjut Aspers Panglima TNI juga memberikan penekanan untuk mengingatkan kembali  kepada PNS TNI terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai pedoman tata kelola kepegawaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengabdian. Hal ini dapat diimplementasikan dengan baik dan benar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian di satuan TNI.
“Jadilah saudara-saudara Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggrakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945,tegas Aspers Panglima TNI.
“Forum seperti ini dapat dijadikan sarana untuk menjalin komunikasi dan koordinasi serta silahturahmi diantara peserta sehingga dapat meningkatkan kerja sama dan pemahaman yang komprehensif, bertambahnya ilmu pengetahuan serta wawasan cakrawala berpikir yang positif dan mampu menyusun rumusan dalam rangka mengusung suatu tata kelola kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang lebih baik, handal dan maju,” tandas Aspers Panglima TNI.(Rel/AA/WDA)









adab14bc-c3c0-442a-a74e-cdfa0cdc0228
f14df746-1526-4580-ba3e-09f9c0142cff
03d45027-60b6-4548-9f38-846219a95604
c7f471dc-10ad-4520-98a5-43c15bbdac59

PEMBUKAAN DIKLATPIM TK.IV ANGKATAN XIV DI SESKOAL CIPULIR


Pembukaan Diklatpim TK.IV  di Seskoal

SESKOAL (21/3),- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkart IV Pegawai Negeri Sipil TNI AL Angkatan ke-XIV  TA.2016 secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI AL (Kadisdikal) Laksamana Pertama TNI Hadi Santoso yang diwakili oleh Sekretaris Disdikal  Kolonel Laut Bambang Kusumo, dalam suatu upacara di Gedung Pusoyu Seskoal, Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Senin (21/3).
Pendididkan dan Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 97 hari kerja, dimulai 21 Maret 2016 dengan diikuti oleh 30 PNS di lingkungan TNI AL yang telah lulus seleksi pantukhir. Pola pembelajaran akan dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu tahap I melaksanakan diagnose kebutuhan perubahan organisasi, tahap II melaksanakan Breaktrough I (Taking Ownership), tahap ke III merancang perubahan dan membangun tim, sedangkan tahap ke IV melaksanakan Breaktrouhg  II (Laboratorium Kepemimpinan) dan tahap ke V akan dilaksanakan evaluasi.  Para Widyaiswara yang akan memberikan pelajaran berasal dari Badiklat Kemhan, dari TNI AL dan dari Lembga Administrasi Negara (LAN) RI.
Kadisdikal dalam amanatnya mengatakan bahwa guna mewujudkan visi TNI AL berkelas dunia yang handal dan disegani, menuntut seluruh pengawak organisasi baik Militer maupun PNS untuk memiliki kemampuan, sikap dan pengetahuan yang memadai agar dapat berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diemban kepada TNI Angkatan Laut.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan merupakan salah satu mata rantai dari siklus pembinaan PNS TNI AL, dengan sasaran terwujudnya PNS TNI AL yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dipercayakan kepadanya.  Dan diklatpim ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh institusi untuk pengembangan karier PNS TNI AL yang terpilih, lanjutnya.
Hadir dalam upacara tersebut antara lain: Sekretaris Lembaga Seskoal Kolonel Laut (P) Prasetyo, S.Pi., M.Tr(Han), M.A.P., Direktur Pendidikan Seskoal Kolonel Laut (P) Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr(Han),para pejabat personalia maupun pejabat Korpri dari Kotama TNI AL.

Selasa, 15 Maret 2016

YUDDY CHRISNANDI: SUBSTANSI PERUBAHAN KORPRI JADI KORPS ASN TAK BERUBAH, CAKUPANNYA LEBIH LUAS
MINGGU, 06 DESEMBER 2015 , 08:18:00 WIB
HARIAN RAKYAT MERDEKA


YUDDY CHRISNANDI:NET
  
RMOL. Upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indo­nesia (Korpri) ke-44 yang digelar 30 November lalu di Surabaya terasa lebih spesial. Selain lantaran upacara tersebut dikomandani langsung oleh MenPANRB Yuddy Chrisnandi, upacara itu bisa dibilang upacara terakhir Korpri sebab tahun depan Korpri akan berganti nama menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. "Mungkin tahun ini yang terakhir mengguna­kan nama Korpri," ujar Menteri Yuddy. Lantas apa yang melatari pergantian nama Korpri tersebut dan bagaima­na imbauan Menteri Yuddy kepada seluruh anggota Korpri terkait pilkada serentak berikut penuturannya;

Apa bedanya HUT Korpri kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya ? 
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-44 Korpri tahun 2015 ini terasa istimewa karena Korpri sebagai sebuah organisasi besar dengan keanggotaan mencapai 4,517 juta PNS, akan bertrans­formasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Republik Indonesia.

Sebenarnya apa yang men­dasari perubahan tersebut? 
Perubahan nama Korpri men­jadi Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) nanti setelah Peraturan Pemerintah (PP) selesai. Nah PP itu kemungkinan akan selesai akhir Desember nanti sebagai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Apa perbedaannya antara Korpri dengan Korps ASN? 
Dulu kan Korpri pegawai pemerintah, tapi sekarang kan yang na­manya pegawai pemerintah terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Selain itu PNS ini sekarang

Apakah P3K juga punya hak untuk ikut organisasi Koprs ASN? 
Semua yang bekerja dalam pemerintahan baik PNS mau­pun P3K otomatis memiliki hak organisasi. Jadi sebenarnya perubahan Korpri dengan Korps ASN itu substansi tak ada yang banyak berubah namun caku­pannya lebih luas. Dulu kan yang namanya pengurus Korpri, jadi pengurus lalu bisa duduki jabatan tertentu dalam struktur kelembagaan apa pusat atau daerah. Kalau nanti ASN harus memiliki jabatan definitif dulu. Jadi menyesuaikan kepangka­tannya.

Kalau dulu (yang mau jadi pengurus Korpri) pangkatnya eselon III. Sementara syarat jadi Anggota Korpri harus Eselon II. Nah karena terpilih masuk pengurus Korpri otomatis naik pangkat. Tapi Korps ASN nanti harus jadi pejabat Eselon II dulu baru bisa terpilih. Misal dulu di pusat dia pejabat Sesdirjen, nah dia mau menjadi pengurus Korps ASN harus menjadi dirjen dulu baru bisa terpilih. Jadi per­bedaannya, kalau Korps ASN itu bukan mencari jabatan, tapi jabatan mengikuti.

Dari sisi sistem rekrutmen apakah ada perubahan setelah Korpri bertransformasi men­jadi Korps ASN ? 
Anggota Korpri yang notabene pegawai ASN, sesuai Undang-Undang ASN harus mampu menerapkan sistem merit, yakni manajemen ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kin­erja, demi terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional dan melayani. Karena itu, Korps Profesi Pegawai ASN ke depan harus menjadi lokomotif penera­pan sistem merit di lingkungan birokrasi.

Bagaimana dengan pendan­aan, apakah setelah berubah menjadi Korps ASN masih dibiayai negara? 
Mengenai pendanaan dulu kan (Korpri) dibiayai APBN, APBD. Nah sekarang lebih mandiri karena kegiatan organ­isasi Korps ASN tidak memi­liki kaitan langsung dengan program-program pembangunan masyarakat. Sementara APBN ini kan programnya berorien­tasi masyarakat. Jadi pendanaan mandiri, iuran dihimpun dari Anggota ASN.

Terakhir, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang hanya tinggal beberapa hari ini, apa imbauan Anda kepada anggota Korpri? 
Terkait netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015, kami mengharapkan segenap anggota Korpri benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah un­tuk kepentingan kampanye pilkada tersebut.

Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi tegas, mulai dari sanksi disiplin sedang sam­pai dengan berat. ***

TRANSFORMASI KORPRI JANGAN HANYA FORMAL KELEMBAGAAN

Pelantikan Korpri 3
JAKARTA -  Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan Reformasi B irokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Korpri yang merupakan sebuah organisasi besar dengan anggota 4,517 juta pegawai negeri sipil  (PNS) akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Transformasi itu bukan hanya secara formal kelembagaan, tetapi juga harus dibarengi dengan transformasi mind set, cultur set, dan diikuti sikap dan perilaku yang produktif bagi segenap anggota Korpri.
Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN), maka anggota organisasi ini haruslah orang professional.  “Korpri dituntut semakin profesional, berdedikasi dan mempunyai integritas yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Yuddy. dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Korpri Masa Bakti 2015-2020 di Jakarta, Kamis (21/01).
Yuddy mengingatkan bahwa fungsi Korpri adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Diingatkan, ada lima poin amanat yang sangat fundamental dalam sambutan Presiden pada Upacara HUT Ke-44 Korpri tahun 2015 lalu.
Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatkan. Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong.
Ketiga, persiapan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi baik Nasional maupun daerah. "Terakhir, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa," kata Yuddy.
Yuddy berharap Korps Profesi ASN mampu mendukung semua program pemerintah untuk terus menjaga dan mewujudkan Negara Kesatuan RI, meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kepada rakyat, dan untuk terus berkomitmen sebagai unsur mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.
"Saya meminta kepada saudara-saudara Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mempertahankan prinsip netralitas untuk kepentingan negara dan bangsa, serta tetap berfokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)

Senin, 14 Maret 2016

duit

Kini Santunan Kematian PNS Bisa Sampai 400 Juta ?


Beberapa program yang diluncurkan untuk para Aparatus SIpil Negara (ASN) diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kedua jaminan tersebut jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka jaminan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para PNS.
Yuddy saat menghadiri acara Sosialisasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Negara di Ballroom Dhanapala, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/2/2016), menyatakan bahwa, “Kalau selama ini pegawai pemerintah meninggal santunannya Rp 3-4 juta. Santunan diberikan berdasarkan pada masa kerja, golongan kepangkatan, dan bagaimana meninggalnya. Kalau meninggalnya pas mau berangkat kerja itu besar, ada yang mencapai Rp 300 juta, bahkan Rp 400 juta,” ungkapnya.Yuddy juga mengatakan, PNS akan otomatis terdaftar jadi tidak perlu lagi untuk mendaftar jadi peserta JKK dan JKM.  Sedangkan menurut Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa kedua jaminan tersbut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jaminan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). JKK dan JKM ini sebelumnya dilakukan oleh PT Askes sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 1981.   Namun setelah Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan tidak lagi memberikan manfaat perawatan dinas atau kecelakaan kerja kepada PNS. “Adapun besaran iuran setiap bulan untuk program JKK ditetapkan sebesar 0,24%  dari gaji dan untuk program JKM besaran iurannya ditetapkan sebesar 0,30% dari gaji yang dipotong,” 




Gaji ke-14 Cair Pertengahan Tahun 2016  !

Setiap tahunnya penghasilan atau gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami kenaikan. Contohnya tahun kemarin (2015) gaji para ASN ini mengalami kenaikan sebesar 5 persen. Namun, untuk tahun 2016, pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan gaji untuk para ASN dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dapat mencapai 7 persen.Sebagai gantinya pemerintah akan menggantinya dengan memberikan gaji ke-13 dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR kepada ASN ini memang kebijakan pemerintah terbaru dan pertama, mengingat selama ini para ASN tidak pernah mendapatkan THR saat Hari Raya, tidak seperti para pegawai swasta yang mendapatkan THR.Seakan memanjakan para ASN, pemerintah juga baru-baru ini telah menyiapkan gaji ke-14 untuk para ASN/PNS. Tujuan pemberian gaji ke-14 tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.






UU ASN Tutup Peluang Rekrutmen ASN Tanpa Tes

Rabu, 03 Desember 2014

PNS TNI /KEMHAN Atraksi Bongkar Pasang Senjata M-16 & Bela Diri Karate dalam Upacara Perayaan HUT KORPRI ke-43 di Mabes TNI AL Cilangkap

Senin, 1 Desember 2014 14:48 WIB


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memimpin Upacara HUT ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2014, di Lapangan Apel Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur, Senin (1/12/2014).
Peringatan HUT ke-43 Korpri ini mengangkat tema: 'Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas dan Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai Anggota Korpri guna Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat'.
Dalam acara tersebut, Pasukan Bela Negara memamerkan kebolehannya membongkar pasang senjata laras panjang M-16.
Sebanyak 640 PNS gabungan di jajaran TNI dan Kemenhan serta perwakilan prajurit ikuti upacara HUT Korpri di Lapangan Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.
Peringatan HUT Korpri di jajaran TNI dan Kemenhan ini dimeriahkan oleh demo atraksi bela diri oleh PNS. Selain itu upacara dimeriahkan demonstrasi kemahiran olah kecepatan bongkar pasang senjata M-16 yang dilaksanakan oleh 134 Pasukan Bela Negara PNS TNI AL yang baru saja selesai mengikuti pendidikan bela negara.
Uniknya, ada 3 anggota dari pasukan ini yang melakukan demonstrasi bongkar pasang M-16 dengan mata tertutup, salah satunya wanita. Panglima pun terlihat terkesan dengan kecepatan dan ketangkasan Pasukan Bela Negara tersebut.
Bukan itu saja, para PNS terlatih ini juga melakukan unjuk keterampilan beladiri karate yang sempat beberapa kali berhasil memecahkan benda keras dengan tangan hampa.
Upacara yang melibatkan 640 Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dari tiga matra (AD, AL, dan AU) ini antara lain dihadiri KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, Wakil KSAD Letjen TNI Muhammad Munir, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI Dr. Herianto Sidik Iriansyah, Ketua Korpri TNI AD Aman Sanusi, Ketua Korpri TNI AL Drs. Safwanuddin, Ketua Korpri TNI AU Saeful Uyun, serta sejumlah pejabat tinggi TNI dan PNS.