"PNS Seharusnya Malu

Oleh: Meike Imbar, Pengamat Sosial Kemasyarakatan

PERSOALAN pegawai negeri sipil (PNS) yang malas-malasan sudah seperti masalah klasik. Ini bukan soal logis dan tidak logis, tapi suatu bukti bahwa manajemen birokrasi kita yang masih belum tertata dengan baik, kalau tidak mau dikatakan amburadul.Tidak ada pemetaan kebutuhan pegawai berakibat perencanaan asal jadi dan implementasinya pun tidak tepat sasaran. Dan soal pegawai yang tidak ada kerjaan itu terkait dengan job description yang tidak terperinci dan evaluasi kinerja yang tidak jalan.Yang harus dilakukan pemerintah adalah penegakan aturan. Apalagi aturan secara terperinci tentang kinerja pegawai sudah diatur Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan-aturan lainnya.Kebiasaan buruk pegawai akan berkurang jika aturan dan hukum ditegakkan. Hal ini penting dalam manajemen birokrasi. Menurut saya, jika pimpinan pemerintahan tegas dalam aturan seperti dalam pemberlakuan sistem penggajian, pemberian insentif, tunjangan, kenaikan pangkat atau golongan, dan lainnya, kinerja pegawai akan terkendali sebagaimana mestinya.Pimpinan di birokrasi harus bijak dan lebih tegas dalam memberikan sanksi sehingga persoalan PNS malas ini bisa dikendalikan. Sebab PNS digaji dari uang negara dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Jika menyadari kenyataan ini, seharusnya PNS malu jika menyia-nyiakan waktunya di rumah kopi atau di lokasi yang bukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

KORPRI Harus Tunjukkan Perannya Sesuai Perkembangan Jaman

KAMIS, 21 JANUARI 2010

Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI mengingatkan, agar anggota KORPRI sebagai aparatur negara harus tetap meningkatkan perannya, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah.

â€KORPRI harus selalu menunjukkan peran dan tanggung jawab sesuai perkembangan jaman guna mengarahkan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang,â€ ujar Menteri dalam sambutannya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI di Jakarta, Selasa (19/1).

Lebih lanjut dikatakan, KORPRI sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa bergerak bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa.

Era reformasi, lanjut Mangindaan, telah mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan, di mana birokrasi tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Untuk itu, transformasi budaya paradigma baru menjadi penting, agar pegawai negeri sipil dapat semakin efektif dan profesional dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. â€Karena itu reformasi birokrasi tidak boleh terhenti, tetapi harus dilanjutkan. Dukungan dan pengertian semua pihak tetap diperlukan, agar reformasi birokrasi dapat mencapai tujuan sebagaimana kita kehendaki bersama,â€ ujarnya.

Dikatakan juga bahwa harapan rakyat sangat tinggi kepada pemerintah. Karena itu, jangan kecewakan. â€Marilah kita berbuat sekuat tenaga, bekerja segiat mungkin, berihktiar dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab dan semangat untuk berbuat terbaik,â€ tandasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi juga mengingatkan bahwa DPN KORPRI periode 2009 â€“ 2014 ini memiliki sejumlah PR. Antara lain belum terealisasinya batas usia pensiun PNS 56 tahun menjadi 58 tahun, belum dibayarkannya tunjangan jabatan struktural pada beberapa sekretariat Unit Nasional KORPRI atau sekretariat DPN KORPRI Kementerian/LPNK sebagai tindak lanjut Permenpan No. 13/2008, dan belum dibayarnya iuran pensiun. PR lainnya adalah pengembalian asset KORPRI yang masih dikuasai Yayasan KORPRI. (HUMAS MENPAN-RB)

DAFTAR NAMA DPN KORPRI PERIODE 2009-2014

No.	Nama	Kedinasan	Jabatan pada
No.	Nama	Kedinasan	DPN KORPRI
1	Diah Anggraheni	Sekjen Depdagri	Ketua Umum
2	Eko Sutrisno,	Wakil Kepala BKN	Wakil Ketua Umum
3	Tasdik Kinanto	Sesmen PAN dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Jenderal
4	Syafri Adnan Baharuddin	Auditor Utama BPK	Ketua I
5	Fasli Jalal	Wakil Mendiknas	Ketua II
6	Iskandar Andi Nuhung	Staf Ahli Menteri Pertanian	Ketua III
7	H. Muhayat	Sekretaris Provinsi DKI Jakarta	Ketua IV
8	As Natio Lasman	Kepala Bapeten	Ketua V
9	Arizal	Asdep Kelembagaan kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	Ketua Departemen Organisasi dan Kelembagaan
10	M. Said Didu	Sesmen BUMN	Ketua Departemen Pembinaan Non Pemerintahan
11	Sambas Mulyana	Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran, Depkeu	Ketua Departemen Pendanaan
12	Maliki Heru Santoso	Kepala Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta	Ketua Departemen Pengendalian
13	Gunawan Suswantoro	Badan Pengawas Pemilu	Ketua Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
14	H. Ali Hadiyanto	Karo Kepegawaian Departemen Agama	Ketua Departemen Kerohanian
15	Tunas Dwidharto	Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua Departemen Olahraga, Seni dan Budaya
16	Muh. Marwan	Kepala Badan Diklat Depdagri	Ketua Departemen Pendidikan dan Latihan
17	H. Boy Tenjuri	Sekretaris DP KORPRI Provinsi Banten	Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat
18	I Gede Subawa	Dirut PT Askes	Ketua Dewan Kesehatan dan Jaminan Sosial
19	Endang Murniati	Asdep Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Departemen Peningkatan Peran Perempuan
20	Naziarto	Sekretaris KORPRI Depsos	Ketua Departemen Bantuan Sosial
21	Eddy Djauhari	Karo Setmil Setneg	Ketua Departemen Pengelolaan Aset dan Usaha
22	Achmad Zubaedi	Karo Ortala Depdagri	Ketua Departemen Pemberian Penghargaan
23	Agus Haryanto	Dirut PT Taspen	Ketua Departemen Kesejahteraan Sosial
24	Alisjahbana	Kepala Settap Bapertarum	Kepala Departemen Perumahan
25	Bibin Bintoro	Peneliti pada BPP Teknologi	Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian
26	Edy Rizal	Sekretaris Perusahaan Perum BULOG	Ketua Departemen Kerjasama
27	Kisnu Haryo		Ketua Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum
28	Basuki Yusuf Iskandar	Sekjen Depkominfo	Ketua Departemen informasi dan Komunikasi