1. HASIL RAKOR KORPRI I TAHUN 2011

TENTARA NASIONAL INDONESIA

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

Lampiran Peraturan Kasal

Nomor Perkasal/20/V/2012

Tanggal 1 Mei 2012

POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KORPS PEGAWAI

REPUBLIK INDONESIATENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Umum

a. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah berhimpunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kode etik yang mengatur hubungan antar sesama anggota.

b. Sebagaimana diatur dalam huruf g pasal 12 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 42 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil wajib berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

c. Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden Rl Nomor 24 tahun 2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, pada Bab XVI Pasal 67 ayat 1; Kepengurusan Korpri di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dapat menyusun peraturan organisasi Korpri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna tercapainya efektivitas pembinaan Korpri di jajaran TNI AL, perlu ditetapkan pokok-pokok organisasi Korpri di jajaran TNI AL.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Pokok-Pokok Organisasi Korpri di jajaran TNI AL dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam memadukan organisasi Korpri di jajaran TNI AL dengan kebijakan Pimpinan TNI AL dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AL secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Tujuan. Pokok - Pokok Organisasi Korpri TNI AL disusun sebagai pedoman bagi pembina, pengurus, dan anggota Korpri di jajaran TNI AL.

Pasal 3

Pengertian Korpri TNI AL

Korps Pegawai Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, selanjutnya disingkat Korpri TNI AL adalah wadah berhimpunnya Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Rl yang bekerja di lingkungan TNI Angkatan Laut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Dasar

Pokok-Pokok Organisasi Korpri di jajaran TNI AL ini disusun berdasarkan:

a. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Keputusan Presiden Rl Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

c. Keputusan Presiden Rl Nomor 93 tahun 2001 tentang Pendanaan Korpri dan Perlindungan PNS yang Ditugaskan pada Sekretariat Korpri.

d. Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

e. Peraturan Panglima TNI Nomor Kep/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia.

BAB Il

NAMA, SIFAT, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 5

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, disingkat Korpri Unit TNI AL.

Pasal 6

Sifat

Organisasi Korpri di jajaran TNI AL bersifat netral, profesional, demokratis, bebas, aktif, produktif, kompeten dan akuntabel.

Pasal 7

Kedudukan

a. Korpri Unit TNI AL adalah organisasi di lingkungan TNI AL yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan.

b. Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL berkedudukan di Markas Besar TNI Angkatan Laut.

BAB III

AZAS DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 8

Azas

Korpri di jajaran TNI AL berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi Korpri di jajaran TNI AL berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB IV

VISI, MISI, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 10

Visi

Terwujudnya Korpri Unit TNI AL yang solid, netral, demokratis dan profesional untuk membangun jiwa korps/korsa dan menyejahterakan anggota dan keluarganya, sehingga mampu mendukung tugas pokok TNI AL secara optimal.

Pasal 11

Misi

a. Mewujudkan organisasi Korpri Unit TNI AL yang solid, berwibawa mencakup seluruh tingkat kepengurusan di jajaran TNI AL.

b. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai di lingkungan TNI AL sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.

c. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.

d. Membangun Pegawai Negeri Sipil TNI AL yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang baik.

e. Mewujudkan Korpri TNI AL yang netral, bebas dari pengaruh politik.

Pasal 12

Fungsi

Korpri Unit TNI AL berfungsi:

a. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota.

b. Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa).

c. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara.

d. Meningkatkan peran serta Korpri TNI AL dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

e. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota.

f. Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota.

g. Meningkatkan harkat dan martabat anggota.

h. Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan profesionalisme.

i. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Pasal 13

Peran

a. Mendukung dan memasyarakatkan visi dan misi TNI AL.

b. Menjembatani penyelesaian permasalahan vang dihadapi anggota dan keluarganya.

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin TNI AL dalam mene -tapkan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan PNS TNI AL

d. Sebagai motivator bagi anggota dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

BAB V

DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG,

PANJI, LAGU, ATRIBUT DAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 14

a. Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, Korpri mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu dan Atribut serta Pakaian seragam.

b. Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut, sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan oleh Munas Korpri.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN PROGRAM

Pasal 15

Tugas Pokok

a. Mewujudkan anggota Korpri yang solid, berdedikasi, loyal, dan setia serta taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan guna terlaksananya kewajiban, hak, dan kesejahteraan anggota.

Pasal 16

Program

a. Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, Korpri Unit TNI AL menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja melalui Rapat Koordinasi (Rakor).

b. Program kerja Pengurus Korpri Unit-unit TNI AL mengacu kepada Pokok-Pokok Program Kerja Korpri TNI AL dan diputuskan dalam rapat koordinasi.

c. Program pembinaan anggota yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kepegawaian, dilaksanakan secara hierarki oleh Pengurus Korpri di jajaran TNI AL, hasilnya dilaporkan kepada Pembina Korpri setempat dan tembusannya disampaikan secara hierarki kepada Pengurus Korpri setingkat di atasnya.

BAB VII

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Keanggotaan

Anggota Korpri Unit TNI AL terdiri atas:

a. Anggota biasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan TNI AL.

b. Anggota Luar Biasa adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI AL.

c. Anggota Kehormatan, yaitu Pembina Korpri Unit TNI AL dan seseorang yang berjasa kepada organisasi yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

Pasal 18

Pangangkatan dan Berakhirnya Keanggotaan

a. Pengangkatan.

1) Pengangkatan anggota biasa menganut stelsel pasif, yaitu sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS secara otomatis menjadi anggota Korpri.

2) Pengangkatan anggota luar biasa menganut stelsel aktif, yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota Korpri.

3) Pengangkatan anggota kehormatan dilakukan secara selektif dan ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Korpri.

b. Berakhirnya Keanggotaan. Keanggotaan berakhir karena:

1) Meninggal dunia.

2) Pensiun.

3) Pindah penugasan di luar institusi TNI AL.

4) Berhenti dari PNS.

Pasal 19

Hak Anggota

a. Anggota Biasa mempunyai hak:

1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;

2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;

3) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;

4) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;

5) Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi;

6) Mendapat perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak:

1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;

2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal 20

Kewajiban Anggota

a. Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk:

1) Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi;

2) Membela dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi;

3) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;

4) Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota;

5) Membayar iuran anggota;

6) Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:

1) Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan organisasi;

2) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;

3) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan dan etika organisasi;

4) Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota;

5) Mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan tertentu.

BAB VIII

KEPENGURUSAN, MASA JABATAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

Kepengurusan Korpri Unit TNI AL

a. Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL adalah pengurus Korpri di Lingkungan TNI AL yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut dan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI.

b. Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL adalah Pengurus Korpri di Lingkungan TNI AL yang disahkan berdasarkan Keputusan Pemimpin di jajaranya dan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

c. Pengurus Korpri Pok TNI AL adalah Pengurus Korpri di Lingkungan TNI AL yang disahkan berdasarkan Keputusan Pemimpin di jajaranya dan Keputusan Ketua Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL.

d. Pengurus Korpri Sub Pok adalah Pengurus Korpri di Lingkungan TNI AL yang disahkan berdasarkan Pemimpin di jajaranya dan Keputusan Ketua Pengurus Korpri Pok TNI AL.

Pasal 22

Pengukuhan Kepengurusan

a. Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Kasal.

b. Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemimpin di jajaranya.

c. Pengurus Korpri Pok dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Korpri Sub Unit dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemimpin di jajaranya.

d. Pengurus Korpri Sub Pok dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Korpri Pok dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemimpin di jajaranya.

Pasal 23

Persyaratan Calon Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL

a. Persyaratan Calon Ketua:

1) Pegawai Negeri Sipil Aktif.

2) Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3) Maksimal berusia 49 tahun.

4) Sehat jasmani dan rohani.

5) Memiliki wawasan dan minat terhadap Korpri.

6) Jujur dan mau bekerja keras.

7) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam berorganisasi.

8) Memiliki rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.

9) Memiliki sikap kebersamaan dan keterbukaan.

10) Tidak memiliki catatan personel.

b. Persyaratan Calon Pengurus:

1) Pegawai Negeri Sipil Aktif.

2) Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasita dan UUD 1945.

3) Sehat jasmani dan rohani.

4) Memiliki wawasan dan minat terhadap Korpri.

5) Jujur dan mau bekerja keras.

6) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam berorganisasi.

7) Memiliki rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.

8) Memiliki sikap kebersamaan dan keterbukaan.

Tidak memiliki catatan personel.

Pasal 24

Tugas Ketua

a. Menyusun program kerja Korpri bersama pengurus.

b. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Korpri.

c. Mengadakan koordinasi dengan pengurus Korpri baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok Korpri.

d. Melaksanakan pembinaan anggota.

e. Memberikan saran/usul/masukan kepada pimpinan dalam rangka pembinaan personel PNS di satuan kerjanya.

f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Pembina sesuai dengan tingkatan.

g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kewajibannya di hadapan forum musyawarah sesuai dengan tingkatan, pada akhir masa jabatannya.

Pasal 25

Tugas Wakil Ketua

a. Membantu ketua menyusun program kerja sesuai dengan bidangnya.

b. Mewakili atau melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua.

c. Memberikan masukan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugas pokok.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Pasal 26

Tugas Sekretaris

Menyelenggarakan dukungan administrasi, meliputi:

a. Penyusunan program kerja dan laporan program kerja.

b. Merencanakan jadwal rapat.

c. Menyelenggarakan kegiatan urusan dalam.

Pasal 27

Tugas Bendahara

a. Mengelola keuangan Korpri.

b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan Korpri.

c. Menyusun program kerja bidang anggaran.

d. Melaporkan posisi keuangan secara periodik setiap tiga bulan sekali di hadapan pengurus dalam rapat.

Pasal 28

Tugas Ketua Bidang

a. Menyusun Program Kerja/Program Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Menyelenggarakan/mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

Susunan Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL

a. Susunan Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL terdiri atas:

1) Pimpinan terdiri atas ;

a) Seorang Ketua.

b) Tiga orang Wakil Ketua.

2) Pembantu Pimpinan terdiri atas:

a) Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

b) Bendahara dan Wakil Bendahara.

3) Pelaksana terdiri atas ;

a) Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan;

b) Ketua Bidang Pengembangan sumber daya manusia (SDM);

c) Ketua Bidang Pelayanan Hukum;

d) Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan;

e) Ketua Bidang Pembinaan Kerohanian;

f) Ketua Bidang Pemberdayaan perempuan;

g) Ketua Bidang Informasi dan Telekomunikasi;

h) Ketua Bidang Sosial Budaya;

i) Ketua Bidang Olah Raga dan Seni;

b. Susunan Dewan Pengurus Korpri Sub Unit, Pok dan Sub Pok di Lingkungan TNI AL ditetapkan dalam Pokok-Pokok Organisasi Korpri dijajaran masing-masing.

c. Badan Pengkajian dan Pengembangan Korpri dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi Korpri di jajaran TNI AL sesuai dengan kebutuhan, melalui rapat pleno.

Pasal 30

Pemilihan Pengurus Korpri

a. Pemilihan. Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL, Pengurus Korpri Kotama TNI AL dan Pengurus Korpri Satker/UPT:

1) Ketua dipilih langsung oleh anggota Korpri Unit TNI AL, anggota Korpri Kotama dan anggota Korpri Satker/UPT masing-masing.

2) Wakil Ketua, pembantu pimpinan, dan pelaksana dipilih oleh Ketua terpilih.

b. Pengukuhan:

1) Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI.

2) Pengurus Korpri Sub Unit dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

3) Pengurus Korpri Pok dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL.

4) Pengurus Korpri Sub Pok dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Korpri Pok TNI AL.

c. Serah terima jabatan Ketua dan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL dilaksanakan di hadapan Panglima/Komandan/Direktur/Kepala Satuan Kerja.

d. Setiap pergantian kepengurusan Korpri di jajaran TNI AL harus dilaporkan secara hierarkhis kepada Pengurus Korpri setingkat di atasnya.

Pasal 31

Pemberhentian

a. Pemberhentian Sementara

1) Pemberhentian sementara dikenakan terhadap anggota dewan pengurus Korpri di jajaran TNI AL yang telah diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis tiga kali berturut-turut.

2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri di masing-masing tingkat kepengurusan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu.

b. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH). Anggota Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL diberhentikan dengan hormat, karena:

1) Permintaan sendiri.

2) Meninggal Dunia.

3) Pensiun.

4) Berhenti dari jabatan negeri untuk menjadi pejabat negara.

5) Mutasi ke Satuan lain.

6) Pelanggaran Disiplin.

c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH). Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan apabila :

1) Telah mendapatkan sanksi peringatan maupun pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat b.

2) Dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI AL satu tingkat di atasnya atas usul Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL yang bersangkutan.

3) Dikenai sanksi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Ketentuan mengenai kode etik dan disiplin organisasi, dan tata cara penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi

Pasal 32

Pergantian Antar Waktu

a. Penggantian jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL antar waktu adalah tindakan pengisian kekosongan jabatan Dewan Pengurus Korpri di jajaran Unit TNI AL dikarenakan salah seorang anggota pengurus berhenti.

b. Pergantian Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dapat dilakukan melalui musyawarah atau musyawarah luar biasa atau rapat Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL sesuai dengan tingkat kepengurusan.

c. Pergantian anggota Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL selain tersebut pada ayat b, dapat dilakukan pada rapat kerja atau rapat Dewan Pengurus Korpri TNI AL sesuai dengan tingkat kepengurusan.

d. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pengurus Korpri TNI AL antar waktu dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI AL yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI AL satu tingkat diatasnya.

e. Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri TNI AL antar waktu dapat dilakukan dengan mengangkat calon dari Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL yang sudah ada dengan mempertimbangkan kemampuan.

f. Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL melalui penggantian anggota Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL antar waktu wajib dilakukan paling lambat tiga bulan dari terjadinya kekosongan jabatan pengurus.

g. Masa jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL yang diangkat melalui pergantian antar waktu berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode kepengurusan Dewan Pengurus Korpri TNI AL sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 33

Masa Jabatan

a. Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali.

b. Ketua Dewan Pengurus Unit Korpri TNI AL dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 34

Hubungan Kerja

a. Hubungan kerja secara vertikal.

1) Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus Korpri TNI.

2) Pengurus Korpri Sub unit secara administratif di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

3) Pengurus Korpri Pok TNI AL secara administratif di bawah Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL.

4) Pengurus Korpri Sub Pok TNI AL secara administratif di bawah Pengurus Korpri Pok TNI AL.

b. Hubungan kerja secara horizontal.

1) Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bersifat koordinatif horizontal dengan Dewan Pengurus Korpri Unit Mabes TNI, Unit TNI AD dan Unit TNI AU.

2) Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bersifat koordinatif horizontal dengan Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL dan Instansi-instansi lain.

3) Pengurus Korpri Pok TNI AL dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horizontal dengan Pengurus Korpri Pok TNI AL dan instansi-instansi lain.

4) Pengurus Korpri Sub Pok TNI AL dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bersifat koordinatif horizontal dengan Pengurus Korpri Sub Pok TNI AL dan instansi-instansi lain.

BAB IX

SUSUNAN DAN TUGAS PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 35

Susunan Penasehat dan Pembina Dewan Pengurus Korpri TNI AL

a. Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

1) Penasehat Kepala Staf Angkatan Laut.

2) Pembina Aspers Kasal.

3) Pembina Harian Kadiswatpersal.

b. Pengurus Korpri Sub Unit.

1) Pembina pemimpin di jajaranya.

2) Pembina Harian Aspers di jajaranya.

c. Pengurus Korpri Pok.

1) Pembina pemimpin di jajaranya.

2) Pembina Harian Aspers, Dirpers di jajaranya.

d. Pengurus Korpri Sub Pok.

1) Pembina pemimpin di jajaranya.

2) Pembina Harian Aspers, Dirpers di jajaranya.

Pasal 36

Tugas Penasehat dan Pembina

a. Memberikan nasehat dan arahan kepada Ketua dan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL baik diminta maupun tidak diminta.

b. Memberikan bantuan dan dukungan kepada Pengurus Korpri di jajaran TNI AL guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan Program Kerja Korpri di jajaran TNI AL.

BAB X

MUSYAWARAH, RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT PENGURUS

Pasal 37

Musyawarah Korpri di jajaran TNI AL

a. Musyawarah Korpri di jajaran TNI AL di semua tingkatan merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi dengan kewenangan sebagai berikut:

1) Menilai dan mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus Korpri di jajaran TNI AL pada akhir kepengurusan.

2) Memilih dan menetapkan Ketua Korpri di jajaran TNI AL.

3) Memilih dan menetapkan tim formatur untuk membentuk kepengurusan.

4) Menetapkan susunan pengurus di jajarannya.

b. Musyawarah Korpri di jajaran TNI AL disemua tingkatan diadakan setiap lima tahun sekali, diikuti oleh Pengurus dan perwakilan anggota di jajarannya.

c. Apabila diperlukan dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Ada permintaan sekurang-kurangnya 50 % dari Pengurus Korpri di jajaran TNI AL dan;

2) Mendapat persetujuan Pembina Korpri di jajaran TNI AL setempat.

Pasal 38

Rapat Koordinasi

a. Rapat Koordinasi Korpri di jajaran TNI AL disemua tingkatan dilaksanakan adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

b. Rapat koordinasi Korpri Unit TNI AL dihadiri oleh;

1) Utusan Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

2) Utusan Pengurus Korpri Sub Unit TNI AL.

3) Utusan Pengurus Korpri Pok TNI AL.

4) Utusan Pengurus Korpri Sub Pok TNI AL.

c. Rapat koordinasi tingkat Sub Unit dihadiri oleh Utusan Pengurus Korpri di jajaranya.

d. Rapat koordinasi tingkat Pok dihadiri oleh Utusan Pengurus Korpri di jajaranya.

e. Rapat koordinasi tingkat Sub Pok dihadiri oleh Utusan Pengurus Korpri di jajaranya.

f. Tugas Rapat Koordinasi adalah untuk;

1) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pokok-pokok organisasi Korpri di jajaran TNI AL.

2) Menyusun pokok-pokok Program Kerja untuk lima tahun ke depan.

3) Menyusun konsep rekomendasi dan saran untuk disampaikan kepada Pembina dan Pengurus Korpri setingkat di atasnya.

Pasal 39

Rapat Pengurus

a. Rapat Pengurus harian Korpri di jajaran TNI AL;

1) Diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.

b. Rapat Pengurus Pleno disemua tingkatan;

1) Diikuti oleh seluruh pengurus.

2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

c. Rapat Pengurus Terbatas;

1) Diikuti Pengurus Harian dengan menghadirkan Pengurus bidang atau Pengurus Korpri lain yang terkait dengan materi yang dibahas.

2) Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 40

Sumber

Sumber Keuangan berasal dari:

a. Bantuan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah.

b. Bantuan/dukungan dari Pimpinan TNI AL.

c. Iuran anggota.

d. Sumbangan yang tidak mengikat.

e. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 41

Iuran Anggota

a. Iuran anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

1) Golongan I sekurang-kurangnya Rp 4.000,-/bulan.

2) Golongan II sekurang-kurangnya Rp 6.000,- /bulan.

3) Golongan III sekurang, kurangnya Rp 8.000,- /bulan.

4) Golongan IV sekurang-kurangnya Rp 10.000,- /bulan.

b. Penetapan besaran iuran dapat melebihi ketentuan di atas, dengan persetujuan anggota dan diketahui Pembina serta dilaporkan kepada pengurus Korpri setingkat di atasnya.

c. Guna memperlancar penarikan iuran Anggota, Bendahara Korpri di jajaran TNI AL dapat meminta bantuan juru bayar satuan masing-masing.

d. Iuran anggota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Korpri dengan perbandingan sebagai berikut:

1) 75 % untuk mendukung kegiatan Dewan Pengurus Korpri Satker/UPT.

2) 25 % untuk mendukung kegiatan Dewan Pengurus Korpri Kotama.

BAB XII

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

Laporan

a. Setiap tingkat kepengurusan Korpri di jajaran TNI AL berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.

b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) disampaikan kepada Dewan Pengurus Korpri di jajaran TNI AL yang berkedudukan satu tingkat di atasnya.

Pasal 43

Pertanggungjawaban

a. Setiap tingkat kepengurusan Korpri TNI AL berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan kepengurusannya.

b. Laporan sebagaimana tersebut ayat (a) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 44

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam pokok-pokok organisasi ini, akan diatur lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri serta petunjuk/arahan Pembina.

Kepala Staf Angkatan Laut

Soeparno

Laksamana TNI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. HASIL RAKOR KORPRI II TAHUN 2012

KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI II KORPRI TNI AL TAHUN 2012

Nomor: Kep/2/IX/2012

tentang

REKOMENDASI PENGURUS KORPRI TNI AL KEPADA PIMPINAN TNI AL

PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KOORDINASI II KORPRI TNI TAHUN 2012

Menimbang : 1. Bahwa Korpri Unit TNI AL sebagai wadah untuk menghimpun dan membina PNS TNI AL diluar kedinasan yang bertugas membantu tugas pokok TNI AL.

2. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut dipandang perlu adanya pedoman dalam pembinaan agar terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan.

3. Bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan hasil Keputusan Rakor II Korpri TNI AL Tahun 2012 tentang Rekomendasi Pengurus Korpri TNI AL kepada Pemimpin TNI AL.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 46 ayat (1): “Jabatan-jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.”

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 November 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korpri dan Perlindungan PNS yang Ditugaskan pada Sekretariat Korpri.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korpri.

6. Keputusan Menhan Nomor Skep/734/X/2004 tentang Pemberian dan Pemakaian Pita Harian SLKS bagi PNS Dephan/TNI.

7. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korpri TNI.

8. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/369/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pengaturan Penggunaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

Memperhatikan : Disposisi Kepala Staf TNI AL tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Surat Kadiswatpersal Nomor B/590/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Rencana Pelaksanaan Rakor Korpri TNI AL II Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rekomendasi Pengurus Korpri TNI AL kepada Pemimpin TNI AL sesuai tercantum pada lampiran keputusan ini.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 6 September 2012

___________________________

PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KOORDINASI KORPRI TNI TAHUN 2012

Ketua,

Dwi P. Herlambang, S.H

DPK Unit Korpri TNI AL

Wakil Ketua, Sekretaris,

D. Tjatur Samudra, S.E., M.M. Dra. Sinta Herawati, M.Si.

Subunit Korpri Kobangdikal Subunit Korpri Koarmabar

Anggota, Anggota,

drg. Muh Harizah Ahmad, Sp.KG. Margaretha Lumintang

Subunit Korpri Lantamal VII Makasar Subunit Korpri Lantamal VIII Manado

Mengetahui,

Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL

Ketua

Drs. Safwanuddin, M.M.

Pembina IV/a NIP 196502021996031001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

DINAS PERAWATAN PERSONEL

Jakarta, September 2012

Nomor : B/ /IX/2012

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Laporan pelaksanaan Rakor II

Korpri TNI AL Tahun 2012

Kepada

Yth. Kepala Staf Angkatan Laut

Jakarta

1. Dasar :

a. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia.

b. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/20/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik Indonesia TNI Angkatan Laut.

c. Telegram Kasal Nomor 072/WAT/0812 TWU 0817 0806 tentang Penunjukan Peserta Rakor Korpri TNI AL II Tahun 2012.

d. Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/1144/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Panitia Penyelenggara Rakor Korpri Unit TNI AL II Tahun 2012.

e. Disposisi Kasal tanggal 3 Agustus 2012 pada Surat Kadiswatpersal Nomor B/590/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Rencana pelaksanaan Rakor Korpri TNI AL II Tahun 2012.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut, dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Rakor II Korpri TNI AL Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan:

1) waktu dan tempat:

a) waktu : tanggal 5 s.d. 7 September 2012

b) tempat : Wisma Mulyasari Cisarua Bogor

2) peserta Rakor II Korpri TNI AL Tahun 2012 berjumlah 65 orang terdiri dari:

a) Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL : 17 orang;

b) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Mabesal : 2 orang;

c) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Koarmatim : 1 orang;

d) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Koarmabar : 1 orang;

e) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Kolinlamil : 1 orang;

f) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Seskoal : 1 orang;

g) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Kormar : 1 orang;

h) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Kobangdikal : 1 orang;

i) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit AAL : 1 orang;

j) Dewan Pengurus Korpri Sub Unit Lantamal l-XI : 11 orang;

k) Pengurus Korpri UPT Mabesal : 12 orang; dan

l) Panitia Pendukung : 16 orang.

b. Rangkaian kegiatan:

1) Rabu, 5 September 2012 mengadakan acara perkenalan Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL dan pengarahan oleh Ketua DPK Unit TNI AL Drs. Safwanuddin, M.M. kepada seluruh peserta Rakor mulai pukul 19.00 s.d. 22.00 WIB di Wisma Mulyasari Cisarua Bogor.

2) Kamis, 6 September 2012 melaksanakan kegiatan:

a) olahraga pagi bersama Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Ir. Sudirman, S.E. M.AP. dengan seluruh peserta Rakor;

b) pembukaan Rakor dibuka oleh Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Ir. Sudirman, S.E. M.AP. dengan dihadiri oleh para undangan pejabat personel di lingkungan TNI AL wilayah Jakarta dilanjutkan foto bersama;

c) paparan oleh:

(1) Paban IV Binkar Spersal Kolonel Laut (E) Bambang Wiratama, S.E., M.M. NRP 8688/P tentang pembinaan PNS TNI;

(2) Paban VI Komkinpers Spersal Kolonel Laut (E) F.Y.N. Dwi Soesanto, S.T. NRP 9860/P tentang reformasi birokrasi;

(3) Dewan Pengurus Korpri Nasional/Kemenpan & RB Taufiqurahman, S.H. tentang optimalisasi pembinaan PNS TNI AL sebagai komplemen dalam mendukung tugas pokok TNI AL;

(4) tanya jawab dengan Narasumber Aspers Kasal dan Dewan Pengurus Korpri Nasional; dan

(5) Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI Drs. Herinto Iriansyah Sidik, M.Si. tentang eksistensi Korpri TNI.

d) sidang pleno untuk rekomendasi dibagi dalam 3 Komisi:

(1) Komisi A Bidang Pembinaan PNS TNI AL;

(2) Komisi B Bidang Kesejahteraan Anggota; dan

(3) Komisi C Bidang Integritas PNS.

3) Jumat, 7 September 2012 dilaksanakan penutupan Rakor II Korpri TNI AL Tahun 2012 oleh Kadiswatpersal Laksamana Pertama TNI Karma Suta, S.E. dengan membacakan Sambutan Aspers Kasal.

3. Hasil Rakor berupa Keputusan Rapat Koordinasi II Korpri TNI AL Tahun 2012 Nomor Kep/2/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Rekomendasi Pengurus Korpri TNI AL kepada Pimpinan TNI AL (terlampir).

4. Demikian Laporan Pelaksanaan Rakor II Korpri TNI AL Tahun 2012 disampaikan mohon menjadi periksa.

Kepala Diswatpersal

Selaku

Pembina Harian Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL,

Karma Suta, S.E.

Laksamana Pertama TNI

Tembusan :

1. Aspers Kasal

2. Ketua DPK Unit TNI AL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KERJA

DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT TNI AL TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud tuntutan reformasi di segala bidang menuntut adanya perubahan dan perbaikan di setiap sendi kehidupan baik secara individual maupun kolektif. Seiring dengan tuntutan akan perubahan tersebut Korpri TNI AL terus berupaya untuk membenahi diri sesuai dengan situasi dan kondisi faktual yang dihadapi serta melakukan antisipasi agar organisasi tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

b. Korpri TNI AL sebagai wadah atau organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil TNI memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap segenap anggota Korpri TNI AL dalam kapasitasnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Pembinaan tersebut meliputi segala bentuk baik secara fisik maupun mental spiritual, secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, agar dapat tercipta profesionalisme yang tinggi.

c. Anggota Korpri TNI AL sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi TNI AL yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Anggota TNI dalam menyukseskan program, tugas dan tanggung jawab organisasi.

d. Sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, orientasi utama Korpri TNI AL, selain melaksanakan pembinaan kepada segenap anggotanya, mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan bagi anggotanya melalui serangkaian program kerja dan langkah kegiatan yang disusun secara realistis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan yang ada.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Program kerja ini disusun dengan maksud sebagai penjabaran atau perincian tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2012, sesuai dengan pokok-pokok pembinaan Korpri TNI AL dan tugas pokok Korpri TNI AL untuk melaksanakan pembinaan bagi terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan anggotanya.

b. Tujuan.

Program kerja ini disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan dijadikan sebagai referensi evaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir pelaksanaan program kegiatan untuk bahan penyusunan program kerja berikutnya.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Program kerja ini disusun sebagai bentuk rencana kegiatan yang meliputi seluruh Organisasi Korpri TNI AL mulai dari tingkat Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL, Dewan Pengurus Korpri Subunit Kotama, maupun Satker dengan titik berat pada upaya peningkatan kesejahteraan Anggota Korpri TNI AL di semua tingkatan.

b. Tata Urut. Program kerja ini disusun secara sistematis berdasarkan tata urut sebagai berikut :

1) BAB I Pendahuluan.

2) BAB II Kedudukan, peran dan Tugas Pokok Dewan Pengurus Korpri TNI AL.

3) BAB III Kondisi umum yang mempengaruhi.

4) BAB IV Pokok-pokok Program Kerja.

5) BAB V Penutup.

4. Dasar. Dasar penyusunan program kerja Dewan Pengurus Korpri TNI AL adalah:

a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, tanggal 20 September 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971, tentang Pembentukan Korpri.

c. Keputusan Presiden RI. Nomor 24 tahun 2010 tanggal 4 November 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korpri.

d. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia.

e. Keputusan Musyawarah Nasional VII Korpri Nomor Kep-06/Munas VII/XI/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Periode 2001-2014.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN DAN TUGAS POKOK DEWAN PENGURUS KORPRI TNI AL

5. Kedudukan.

a. Dewan Pengurus Korpri TNI AL adalah organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan di jajaran TNI AL, sebagai wadah berhimpun, menampung dan menyalurkan/memperjuangkan aspirasi anggota Korpri TNI AL guna meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme PNS TNI AL dalam rangka menunjang dan menyukseskan pelaksanaan tugas pokok TNI.

b. Dewan Pengurus Korpri TNI AL sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan di lingkungan TNI AL di bawah pembinaan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dhi Asisten Personel (Aspers Kasal) sebagai Pembina dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah pembinaan Kepala Dinas Perawatan Personel (Kadiswatpersal) sebagai Pembina Harian.

6. Peran.

a. Dewan Pengurus Korpri TNI AL berperan melaksanakan pembinaan terhadap seluruh anggota Korpri TNI AL dalam rangka mendukung Tugas Pokok TNI.

b. Menjembatani, menampung dan menyalurkan/memperjuangkan aspirasi anggota Korpri TNI AL kepada Pimpinan TNI AL dan Pimpinan Dewan Pengurus Korpri TNI.

c. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus Korpri TNI AL yang pelaksanaannya melibatkan unsur-unsur Pengurus Korpri Subunit Kotama dan Satker.

7. Tugas Pokok.

a. Menetapkan program kerja Korpri TNI AL, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek sebagai acuan bagi penyusunan Program Kerja Korpri jajaran di bawahnya.

b. Memperjuangkan hak anggota dengan berperan serta secara aktif dalam penyusunan buku petunjuk tentang pembinaan personel, mengikuti rapat koordinasi personel serta melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian.

c. Melaksanakan pembinaan mental terhadap seluruh anggota Korpri TNI AL dalam rangka mewujudkan PNS TNI AL yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, bersih dan jujur dalam melaksanakan tugas pokok sesuai bidang tugasnya.

d. Mengupayakan peningkatan keterampilan, kemampuan dan profesionalitas anggota melalui berbagai upaya, baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun organisasi Korpri.

e. Meningkatkan kesamaptaan dan kesegaran jasmani anggota Korpri TNI AL.

f Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan meningkatkan kesadaran anggota akan kewajibannya serta memperjuangkan hak dan aspirasi anggota kepada Pimpinan TNI AL.

BAB III

KONDISI UMUM YANG MEMPENGARUHI

8. Internal Korpri TNI AL.

a. Organisasi

1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia perlu dijabarkan dalam Peraturan Kasal.

2) Belum memadainya Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL sehingga menghambat kegiatanKorpri.

b. Anggota Korpri TNI AL belum sepenuhnya mengerti kewajiban dan hak, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya maupun PNS TNI AL pada khususnya.

9. Eksternal Korpri TNI AL.

a. Kondisi Politik.

Korpri TNI AL sebagaimana Korpri pada umumnya sesuai dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk tetap netral dan tidak melakukan politik praktis.

b. Kondisi Pertahanan.

1) Mulai pulih kembalinya citra dan kepercayaan masyarakat kepada Tentara Nasional Indonesia.

2) Meningkatnya stabilitas keamanan dan mulai pulihnya kondisi keamanan di berbagai wilayah rawan konflik di Indonesia sebagai suasana kondusif dalam pembangunan.

c. Kondisi Ekonomi.

Belum pulihnya kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada minimnya anggaran bagi peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri, Kondisi demikian sangat menyulitkan bagi peningkatan kesejahteraan anggota.

d. Kondisi Sosial Budaya.

Terkontaminasinya budaya nasional akibat pengaruh globalisasi.

BAB IV

POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

10. Untuk melaksanakan tugas pokok-pokok Korpri TNI AL, disusun pokok-pokok program kerja sesuai dengan pembidangan yang ada sebagai berikut :

a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1) Tercapainya pemahaman tentang peningkatan kinerja PNS yang profesional didasarkan atas pendekatan pemberian Tunjangan Kinerja dengan Pencerahan tentang kinerja PNS.

2) Terwujudnya kemampuan SDM anggota Korpri TNI AL dengan mengikutsertakan pengurus/anggota pada seminar-seminar yang diadakan oleh DPN, DPK Korpri TNI dll.

b. Bidang Organisasi

1) Terwujudnya organisasi Korpri TNI AL yang solid:

a) Melaksanakan Musnit Korpri Unit TNI AL tahun 2012.

b) Mengadakan kunjungan kerja ke Kotama Wilayah Barat, Timur dan Lantamal IV TPI.

c) Melaksanakan kegiatan dalam peringatan ke-41 HUT Korpri Tahun 2012.

d) Mengusulkan kartu tanda anggota Korpri.

2) Terwujudnya pengamalan jiwa korsa Korpri dengan melaksanakan sosialisasi tentang kode etik, doktrin, visi dan misi Korpri,pokok-pokok organisasi dan pembinaan Korpri TNI di jajaran TNI AL.

c. Bidang Sosial dan Budaya.

1) Terwujudnya kepedulian sosial pada anggota Korpri TNI AL:

a) Melaksanakan sunatan masal bagi keluarga anggota Korpri Wilayah Jakarta.

b) Mengirimkan anggota pada pelaksanaan donor darah dengan peserta 100 orang dalam rangka HUT Korpri ke 41.

c) Melakukan pendataan anggota Korpri yang meninggal dunia.

2) Terwujudnya kepedulian dan kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seni dan budaya berupa paduan suara dan seni tari.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi.

Terciptanya komunikasi antar pengurus melalui jaringan internet dengan terlaksananya komunikasi aktif antar pengurus dan seluruh anggota Korpri melalui situs website,media massa, dan sarana komunikasi lainnya.

e. Pelayanan Hukum.

1) Terwujudnya kesadaran hukum bagi anggota Korpri TNI AL dengan memberikan saran dan pendapat hukum kepada anggota Korpri tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dan proses hukum.

2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan bidang hukum dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan kepegawaian dan non kepegawaian bagi anggota Korpri TNI AL.

3) Tercapainya pemahaman anggota tentang peraturan perundang-undangan PNS dan tentang orgnisasi Korpri dengan mensosialisasikan PP RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan sosialisasi program kerja Korpri tahun 2012.

f. Bidang Pembinaan Kerohanian.

Menumbuhkan kesadaran bagi PNS beserta keluarganya dalam meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan terwujudkan suatu tindak dan tingkah laku personel baik, jujur, disiplin dan semangat kerja tinggi sesuai dengan tuntunan agama dan berdampak positif terhadap kedinasan:

1) Mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani yang telah diprogramkan oleh kedinasan.

2) Melaksanakan peringatan hari-hari besar agama.

3) Mengikutkan pengajian rutin bulanan masyarakat intelektual yang diselenggarakan oleh DPK Korpri TNI, DPN Korpri Nasional dan Masjid Istiqlal.

4) Memberikan bimbingan rohani bagi anggota Korpri yang membutuhkan.

g. Bidang Olah Raga.

Terwujudnya Kesegaran jasmani dan rohani serta meningkatkan prestasi olah raga anggota Korpri TNI AL.

1) Melaksanakan pertandingan volly ball putra-putri antar Kotama wilayah Jakarta.

2) Melaksanakan TC olahraga tenis lapangan, futsal,volly ball dan sepak bola menjelang even-even olah raga yang diadakan oleh DPK Korpri TNI dan DPN Korpri Nasional.

3) Mengikutsertakan atlit Korpri TNI AL dalam even-even olah raga yang diadakan oleh DPK Korpri TNI dan DPN Korpri Nasional.

h. Bidang Usaha dan Kesejahteraan.

Terwujudnya usaha-usaha barang dan jasa untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi anggota Korpri TNI:

1) Menyediakan atribut kelengkapan seragam PNS.

2) Merencanakan kampung batik TNI AL.

3) Pembuatan buku agenda dan kalender Korpri TNI AL tahun 2013.

i. Bidang Pemberdayaan Wanita.

Terwujudnya pemberdayaan anggota Korpri TNI AL Wanita secara optimal dengan kegiatan:

1) Mengikutsertakan dalam pelatihan/kursus pembawa acara.

2) Melaksanakan dalam seminar kesehatan untuk perempuan/anggota Korpri Wanita.

3) Mengikutsertakan dalam seminar kewanitaan dan etika (dalam rangka menyambut Hari Kartini dan hari Ibu).

4) Mengikutsertakan dalam seminar tentang perkembangan anak dan remaja serta konsultasi dan bimbingan dengan pshikolog.

i. Bidang Sekretariatan dan Rumah Tangga

Terwujudnya tertib administrasi dan perkantoran dengan:

1) Melaksanakan Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka mendukung seluruh kegiatan disemua bidang.

2) Menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat dan menyiapkan materi rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL.

3) Pemeliharaan, inventaris kantor, gedung dan halaman.

j. Bidang Keuangan.

1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan.

2) Menyusun kebutuhan biaya untuk mendukung program kerja masing- masing bidang disesuaikan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

BAB V

SUMBER DANA

Untuk melaksanakan program kerja tahun 2012 yang telah disusun, diperlukan sumber daya serta sumber dana yang diperoleh dari :

a. Anggaran yang didukung Pimpinan TNI AL, selaku Pembina Korpri TNI AL.

b. Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VI

PENUTUP

11. Program kerja Dewan Pengurus Korpri TNI AL tahun 2012, dibuat sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Korpri TNI AL dengan memperlihatkan sumber daya dan dana yang ada, skala prioritas, kondisi serta situasi yang berkembang pada saat pelaksanaan program kerja.

12. Program Kerja Dewan Pengurus Korpri TNI AL, dibuat sebagai bahan acuan bagi seluruh jajaran Korpri TNI AL dalam menyusun program kerja. Program kerja ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Jakarta, 2012

Mengetahui

Kepala Diswatpersal

Selaku Pembina Harian Korpri Unit TNI AL

Sumadi, S.Sos.

Laksamana Pertama TNI

Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL

Drs. Safwanuddin, M.M.

Penata Tk.I III/d NIP 196502021996031001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 komentar:

Anonim9 September 2012 pukul 18.37
Hasil Rakor I belum ada beritanya ...
BalasHapus
Balasan
Qidimom9 Januari 2014 pukul 07.04
Mhn info aturan pemakaian PSH Muslim berjilbab, mhn dikaji ulang sesuai Syar'i tdk menyerupai laki-laki, tdk membentuk siluet/bentuk tubuh dan estetika. Jujur sangat tertekan dan berat sekali untuk dilaksanakan kalau pemakaian seragam muslimah berjilbab, baju harus dimasukkan ke dlm celana panjang. Apakah aturan tersebut sdh sesuai dg Permenhan N0. 43 thn 2012

BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Laman

Hasil Rakor KORPRI TNI AL

DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT TNI AL TAHUN 2012

PENDAHULUAN

BAB II

KONDISI UMUM YANG MEMPENGARUHI

BAB IV

BAB V

BAB VI

2 komentar:

Pengikut

Arsip Blog